Pada tanggal 10 Februari 2025, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 (PMK 15/2025) tentang Pemeriksaan Pajak yang menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu: PMK 17/2013 juncto Pasal 105 PMK 18/PMK.03/2021 tentang tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan PMK 256/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi & Bangunan. PMK 15/2025 ini…
Dalam waktu kurang dari 2 bulan lagi dan di waktu mendekati hari raya Idul Fitri 1446H, diperkirakan banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan berbondong-bondong melaporkan SPT Tahunan 2024nya melalui aplikasi DJP Online. Ya, meskipun saat ini Coretax sudah digunakan, namun untuk kewajiban SPT Tahun 2024 dan tahun sebelumnya masih harus menggunakan aplikasi DJP Online….
Belum tuntas beradaptasi dengan cara penerbitan faktur pajak di Coretax, kini muncul masalah baru yang berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh) sehubungan dengan penghasilan berupa gaji, upah, maupun jasa yang diterima baik oleh pegawai perusahaan maupun oleh rekanan vendor perusahaan. Menjelang akhir bulan Januari 2025, banyak staff dari bagian pajak maupun bagian personalia yang mulai “menyentuh”…
Pengertian UMKM di Undang-Undang Perpajakan memiliki kriteria yang berbeda dengan kriteria dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan ketentuan pajak yang diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, pelaku UMKM adalah mereka yang dalam kegiatan usahanya…
Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, selain melaksanakan hak perpajakan, penting juga bagi kita untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Namun, kompleksitas aturan perpajakan sering membuat wajib pajak merasa bingung. Untuk mengatasi kebingungan tersebut, wajib pajak dapat memanfaatkan konsultasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Aturan perpajakan yang kompleks seringkali perlu…
Pajak konsultasi merupakan pengenaan pajak atas jasa konsultasi. Apa saja kategori jasa konsultasi yang dikenakan pajak? Sebelum membahas tentang pajak konsultasi lebih jauh, mari simak terlebih dahulu pengertian dan jenis-jenis jasa konsultasi berikut ini Pengertian Jasa Konsultasi Jasa konsultasi merupakan jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu dari berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola…
Menanggapi penerimaan pajak di Indonesia yang dinilai masih kurang optimal sebagai sumber pembangunan negara, maka salah satu upaya yang perlu ditingkatkan adalah pelayanan pajak melalui administrasi pajak terhadap masyarakat Wajib Pajak. Administrasi pajak modern dan terancang baik merupakan salah satu faktor berpengaruh dalam menigkatkan pelayanan pajak. Maksimalkan Pajak melalui Administrasi Pajak Administrasi adalah proses penyelenggaraan…
Pada tanggal 10 Februari 2025, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 (PMK 15/2025) tentang Pemeriksaan Pajak yang menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu: PMK 17/2013 juncto Pasal 105 PMK 18/PMK.03/2021 tentang tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan PMK 256/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi & Bangunan. PMK 15/2025 ini…
Dalam waktu kurang dari 2 bulan lagi dan di waktu mendekati hari raya Idul Fitri 1446H, diperkirakan banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan berbondong-bondong melaporkan SPT Tahunan 2024nya melalui aplikasi DJP Online. Ya, meskipun saat ini Coretax sudah digunakan, namun untuk kewajiban SPT Tahun 2024 dan tahun sebelumnya masih harus menggunakan aplikasi DJP Online….
Belum tuntas beradaptasi dengan cara penerbitan faktur pajak di Coretax, kini muncul masalah baru yang berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh) sehubungan dengan penghasilan berupa gaji, upah, maupun jasa yang diterima baik oleh pegawai perusahaan maupun oleh rekanan vendor perusahaan. Menjelang akhir bulan Januari 2025, banyak staff dari bagian pajak maupun bagian personalia yang mulai “menyentuh”…
Pengertian UMKM di Undang-Undang Perpajakan memiliki kriteria yang berbeda dengan kriteria dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan ketentuan pajak yang diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, pelaku UMKM adalah mereka yang dalam kegiatan usahanya…
Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, selain melaksanakan hak perpajakan, penting juga bagi kita untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Namun, kompleksitas aturan perpajakan sering membuat wajib pajak merasa bingung. Untuk mengatasi kebingungan tersebut, wajib pajak dapat memanfaatkan konsultasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Aturan perpajakan yang kompleks seringkali perlu…
Pajak konsultasi merupakan pengenaan pajak atas jasa konsultasi. Apa saja kategori jasa konsultasi yang dikenakan pajak? Sebelum membahas tentang pajak konsultasi lebih jauh, mari simak terlebih dahulu pengertian dan jenis-jenis jasa konsultasi berikut ini Pengertian Jasa Konsultasi Jasa konsultasi merupakan jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu dari berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola…
Menanggapi penerimaan pajak di Indonesia yang dinilai masih kurang optimal sebagai sumber pembangunan negara, maka salah satu upaya yang perlu ditingkatkan adalah pelayanan pajak melalui administrasi pajak terhadap masyarakat Wajib Pajak. Administrasi pajak modern dan terancang baik merupakan salah satu faktor berpengaruh dalam menigkatkan pelayanan pajak. Maksimalkan Pajak melalui Administrasi Pajak Administrasi adalah proses penyelenggaraan…